Bagaimana warga Rempang mau pindah? BP Batam tak punya anggaran
Dua warga memperbaiki jaring ikan di perkampungan nelayan Sembulang, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Minggu (17/9/2023). Sejak dua pekan terakhir nelayan di pulau tersebut tidak melaut dampak dari rencana relokasi warga untuk proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City Pulau Rempang. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna/YU/Inilah.com
Rempang, (Mas Reko)—Warga kampung tua yang tinggal di Sempulang Kecamatan Galang Pulau Rempang sudah memahami penjelasan Menteri Bahlil Lahadalia, saat mereka dikumpulkan di rumah Koordinator Umum Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan (Keramat) Rempang, Galang, Gerisman Ahmad.
Namun, hingga kini warga menanti bukti, yakni bukti berupa dana kompensasi yang dijanjikan Menteri Bahlil. Warga bukan orang pandai, namun tidak bodoh maka warga di Sembulang menyimpan pengakuan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi.
Jika lembaga tersebut belum ada anggaran untuk merealisasikan janji pemerintah tersebut.
“Kalau memang warga akan disiapkan uang tunggu dan uang kontrak rumah serta pembangunan rumah mana buktinya, BP Batam saja tidak anggaran. Kami tak mau lah, tinggalkan kampung kami. Kami punya keluarga, anak kami sekolah, kami nelayan. Kami tidak menolak investasi tapi mana uangnya, pemerintah tak punya kan,” kata seorang warga Kampung Sembulan Cate, seperti dikutip inilah.com saat ditemui di rumahnya, Kamis (21/9/2023).
Pengakuan Kepala BP Batam
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, pernah mengungkapkan pihaknya tidak punya uang cukup banyak untuk merelokasi 700 KK sekaligus.
Baca yuk : Pulau Rempang urung dikosongkan 28 September, pemerintah sibuk sosialisasi relokasi
Saat itu, Rudi mengatakan kekurangan anggaran saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR – RI di Jakarta, Rabu (13/9/2023).
Paparan Rudi di depan Komisi VI DPR -RI juga cerita tentang harus menyelesaikan kebutuhan anggaran Rp758,99 miliar. Ini, kata Rudi, untuk pengembangan kawasan Rempang Eco City.
Minta tambahan anggaran
Maka dirinya meminta tambahan anggaran Rp1,6 triliun kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, untuk merampungkan proyek Rempang Eco City, tambahan anggaran Rp758,99 miliar.
Menurutnya, usulan tambahan anggaran BP Batam 2024 semata untuk pengembangan kawasan Rempang Eco City menjadi Rp1.608,99 miliar (Rp1,6 triliun)
Rudi pun merinci uang sebesar Rp1,6 triliun itu akan digunakan untuk pembangunan prasarana konektivitas darat sebesar Rp708,34 miliar, konektivitas laut Rp60 miliar, dan pengembangan kawasan Rp790,65 miliar. Belum lagi untuk pemeliharaan jalan darat senilai Rp50 miliar.
Untuk bebaskan lahan
Lantas BP Batam juga harus segera membebaskan lahan 2.000 hektare dari total 17.600 hektare di Rempang.
Baca yuk : Kenapa dekade selanjutnya Indonesia tidak bisa sekadar jadi kaya
Lahan tersebut mencakup 3 kampung yang akan digunakan PT Makmur Elok Graha (MEG) membangun pabrik kaca dan solar panel hasil investasi Xinyi Group, di mana ada 700 kepala keluarga (KK) terdampak.
Ada juga satu kampung lain di luar Rempang yang harus dibebaskan untuk membangun tower PT MEG.
“Karena waktunya cepat, kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Tadi sudah kita laporkan kita butuh uang cukup besar, Rp1,6 triliun kalau sekaligus kita bangun,” jelas Rudi waktu itu.
Pernyataan inilah yang dipegang dan disimpan warga kampung tua di Kelurahan Sembulang, Rempang Kota Batam. Apalagi, hidup harus terus berjalan bila mereka harus meninggalkan rumah karena lokasi tersebut harus kosong.
“Nah, BP Batam saja tidak ada duit, bagaimana kami percaya. Kan yang ada di sini dia (BP Batam), pusat mana tahu kondisinya,” tegasnya yang tetap enggan disebut namanya.
Dia menegaskan warga kampung tua yang lokasinya berada di sepanjang pantai pulau Rempang sisi barat mayoritas nelayan. Bila harus meninggalkan laut sebagai tempat mencari nafkah, bagaimana mereka bisa menjalani hidup.
Baca yuk :Indonesia butuh penguatan soft power untuk memajukan pengaruh globalnya
“Kami banyak yang jadi nelayan, anak kami sekolah bahkan ada yang sedang kuliah. Uang kontrakan saja Rp600 ribu sebulan, belum biaya minyak (BBM). Bagaimana kami percaya, kan BP Batam tak ada duit,” jelasnya.
Situasinya bisa berbeda, lanjutnya, bila BP Batam yang berkomunikasi langsung dengan warga Sembulang dapat meyakinkan anggarannya tersedia. “Kalau BP Batam datang kemari bawa duitnya, nah kami pindah,” ucapnya.
Janji diulang lagi
Meski sudah menjelaskan beberapa kebijakan kompensasi bagi warga terdampak di Sembulang Rempang, Menteri Bahlil mengulang kembali usai rapat dengan Presiden Jokowi pada Senin (25/9/2023) kemarin.
Bahlil menjelaskan lagi masyarakat di Pulau Rempang akan mendapatkan uang hingga rumah sewa. Berikut janji-janji tersebut.
Pertama, menyiapkan tanah seluas 500 meter persegi untuk tiap kepala keluarga. Kedua, mendapatkan rumah tipe 45 dengan nilai kurang lebih Rp 120 juta.
Ketiga, mendapatkan uang tunggu transisi sampai rumah jadi dengan rincian Rp 1,2 juta per orang dan biaya sewa rumah Rp 1,2 juta. Dan keempat menyediakan mata pencaharian termasuk tanam tumbuh, keramba ikan, dan sampan.
“Jadi setelah pergeseran, yang mereka punya tambak ikan, punya tanaman, perahu, itupun dihitung, dikompensasikan semua aturan berlaku. Jadi semua hak-hak, sesuai arahan Pak Presiden jadi perhatian berama,” ujar Menteri Bahlil. (Reko Suroko)
Sumber : Inilah.com
