Utang Jatuh Tempo Indonesia Tembus Rp3.749 Triliun, Indef: Negara Bisa Alami Krisis

JAKARTA – (Mas Reko)—Utang pemerintah Indonesia kini mencapai Rp8.353 triliun, meningkat Rp14,59 triliun dari bulan sebelumnya yang berada di kisaran Rp8.338 triliun. Utang jatuh tempo pemerintah dalam periode 2025-2029 mencapai Rp3.749 triliun.

Baca juga: Mencengangkan, Rusia Gagal Bayar Hutang

Pada tahun 2025, utang jatuh tempo yang harus dibayarkan sebesar Rp800 triliun. Data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 30 April 2024 menunjukkan utang jatuh tempo pemerintah untuk tahun depan mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun ini yang berada di angka Rp434,29 triliun.

Menanggapi angka utang jatuh tempo ini, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperingatkan bahwa negara bisa mengalami krisis jika nilai utang tidak diimbangi dengan kapasitas fiskal atau penerimaan negara.

Hingga Mei 2024, penerimaan negara mencapai Rp1.123,5 triliun, turun 7,1 persen secara tahunan (year on year) dibandingkan periode yang sama pada 2023, yaitu Rp1.209 triliun.

Baca juga: Cadangan Devisa RI Menipis, Pengusaha Blak-Blakan

“Kita memang memiliki warisan utang yang luar biasa. Hingga Mei 2024, utang kita mencapai Rp8.300-an triliun, dan utang jatuh tempo pada tahun 2025-2029 sekitar Rp3.749 triliun,” ujar Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, dalam diskusi ‘Warisan Utang Untuk Pemerintahan Mendatang’, Kamis (4/7/2024).

“Jika ini tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas penerimaan negara, saya tidak bisa membayangkan apakah negara ini akan mengalami krisis yang ketiga. Semoga tidak,” tambahnya.

Esther melihat bahwa pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu mengambil langkah alternatif, salah satunya memprioritaskan program yang memiliki efek berganda yang lebih luas.

Baca juga: Tambah Modal, MNC Asia Holding Mau Private Placement 8,6 Miliar Lembar Saham

Langkah ini dianggap perlu karena banyak program dengan anggaran fantastis justru membebani kemampuan fiskal atau APBN. “Setidaknya, program prioritas dari pemerintahan mendatang harus dipilih yang benar-benar memiliki efek berganda yang luas dan dampak jangka panjang,” ujarnya.

Dia mencontohkan tiga program yang bisa menjadi fokus pemerintah baru, yaitu penguatan sumber daya manusia (SDM), peningkatan modal, dan transfer teknologi.

Baca juga: Proyek KCJB jauh dari janji-janji awal

“Negara-negara maju hanya memiliki tiga syarat itu. Untuk detailnya, nanti dibahas dalam diskusi publik ini. Saya hanya membuka diskusi ini,” tutur Esther.