Tapera tak mungkin dibatalkan, ini kata Erlangga
Foto: Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (Istimewa)
Jakarta, (Mas Reko) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto memberikan tanggapan mengenai kemungkinan penundaan kebijakan tabungan perumahan rakyat (Tapera).
Meski banyak masyarakat yang memprotes kebijakan pemotongan gaji pegawai untuk Tapera, Airlangga menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak dapat dibatalkan karena sudah menjadi undang-undang.
Baca juga : Kelas Menengah Terancam Miskin
“Ini sudah diatur dalam undang-undang,” kata Airlangga ketika ditanya tentang kemungkinan pembatalan Tapera di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis, 30 Mei 2024.
Lebih lanjut, Airlangga mengatakan bahwa kebijakan Tapera perlu disosialisasikan lebih intensif karena memiliki banyak manfaat, seperti pinjaman untuk perumahan baru dan renovasi.
“Sosialisasi diperlukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri PUPR, karena mereka yang akan menjadi ujung tombak pelaksanaan,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (DPP ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat menyatakan bahwa buruh menolak aturan ini karena mereka tidak pernah dilibatkan dalam pembuatannya.
Baca juga : Daya Beli Tergerus Inflasi & Ditekan Tapera
“Gaji sudah berat dipotong, sekarang tabungan buruh juga diambil. Kami kecewa dan menolak PP ini karena tidak pernah ada komunikasi dengan buruh,” katanya.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani juga meminta agar regulasi Tapera dikaji ulang karena dianggap memberatkan dan tidak wajib bagi buruh.
“Pemotongan 3% sangat memberatkan buruh. Kami mengusulkan agar Tapera bersifat opsional, bukan wajib,” ujarnya.
Baca juga : Media Asing Sorot Kebijakan Tapera di Indonesia, Sebut Ini
Ketua Umum Konfederasi KASBI, Sunarno, menyatakan bahwa serikat buruh tidak pernah diajak berdialog oleh pemerintah mengenai aturan ini, sehingga keputusan tersebut dianggap sepihak.(RS)
Sumber : CNBC Indonesia
