Kepala Otorita IKN Mundur, Basuki: Presiden Tak Perlu Kemping Lagi
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengonfirmasi bahwa Presiden Jokowi telah menerbitkan surat pemberhentian dengan hormat untuk Bambang dan Dhony. Namun, alasan pasti pengunduran diri mereka tidak dijelaskan.
Titik Nol Nusantara di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. (Antaranews Kaltim//Nyaman Bagus Purwaniawan)
Jakarta- (Mas Reko)–Pengunduran diri Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono dan wakilnya, Dhony Rahajoe, pada Senin (3/6/2024) mengejutkan publik. Padahal, Presiden Joko Widodo akan segera berkantor di IKN.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengonfirmasi bahwa Presiden Jokowi telah menerbitkan surat pemberhentian dengan hormat untuk Bambang dan Dhony. Namun, alasan pasti pengunduran diri mereka tidak dijelaskan.
Bambang dan Dhony diangkat sebagai kepala dan wakil kepala Otorita IKN untuk periode 2022-2027 pada 10 Maret 2022. Untuk mengisi kekosongan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Otorita IKN.
Mundurnya Bambang dan Dhony menciptakan kekhawatiran publik, terutama karena proyek pembangunan IKN sedang dikebut dan agenda terdekatnya adalah perayaan Hari Kemerdekaan ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. Presiden Jokowi diharapkan segera berkantor di Nusantara.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suryadi Jaya Purnama menyebut pengunduran diri ini sebagai pukulan telak bagi Otorita IKN. Sementara Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengaitkan mundurnya Bambang dan Dhony dengan tingginya target proyek IKN yang diberikan pemerintah.
Baca juga: Pengumuman Pengunduran Diri Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN: Misteri dan Spekulasi
Kelanjutan megaproyek bernilai ratusan triliun kini menjadi tanda tanya. Meski Jokowi melalui Instagram memastikan proyek IKN tidak terpengaruh, sejumlah pengamat melihat pengunduran diri ini sebagai sinyal negatif.
Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pengunduran diri ini memberikan dampak buruk bagi pembangunan IKN di Kalimantan Timur dan dapat menimbulkan keraguan investor terhadap pendanaan proyek ibu kota baru.
Situasi ini terjadi di tengah upaya pemerintah merelokasi 12.000 PNS gelombang pertama pada September ini, meski kekurangan pendanaan swasta untuk proyek tersebut masih menjadi masalah utama.
Baca juga:Daya beli makin melemah, Tapera dipaksakan
Sejak September 2023, Otorita IKN telah melakukan lima tahap peletakan batu pertama proyek pengembangan IKN di Kalimantan Timur dengan total investasi Rp49,6 triliun. Pemerintah membutuhkan setidaknya Rp466 triliun untuk pembangunan ibu kota baru, dengan sebagian besar pendanaan diharapkan dari kerjasama pemerintah dan badan usaha serta investasi langsung.
Meskipun ada pergantian pimpinan di Otorita IKN, pemerintah memastikan tahap keenam ground breaking tetap berjalan. Presiden Jokowi telah melakukan peletakan batu pertama sejumlah fasilitas pada 3 hingga 5 Juni 2024 dan sekarang menginap di rumah menteri, menunjukkan kesiapan infrastruktur di IKN.
Baca juga: Evaluasi Kemenhub: Garuda Terlambat 48 Kali dan Saudi Airlines 6 Kali
Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa progres pembangunan tahap 1 dan 2 sudah mencapai 80 persen dengan dana dari APBN.(RS)
Sumber : VOI
