Dikhawatirkan sulut konlik, Proyek Eco City Rempang minta ditunda hingga Pemilu 2024 usai
Aksi sejumlah orang yang berusaha menghalangi jalannya aparat keamanan gabungan. (Foto: Dok. ANTARA/VOI)
Rempang, (Mas Reko)—Proyek Eco City Rempang untuk ditunda hingga Pemilu 2024 usai, karena dikhawatirkan nantinya akan memicu konflik sosial yang serius , demi stabilitas keamanan menjelang tahun politik.
Ketua (Ketum) National Coruption Watch (NCW) Hanifa Sutrisna berbicara hal itu, Rabu, 27 September, saat jumpa media di Sekretariat DPP NCW
Minta ditunda setelah Pemilu 2024
“Pak Jokowi masih punya waktu hingga Oktober 2024 untuk merealisasikan PSN di Pulau Rempang, kok. Kenapa harus dipaksakan sebelum pemilu? Masyarakat kangen dengan sosok Jokowi yang peduli dengan teriakan masyarakat menengah ke bawah,” ujarnya.
Baca yuk : Diduga impor janggal, ikan salem asal Tiongkok disegel KKP
“Tidak perlu dipaksakan agar masyarakat semakin bergejolak, bahkan ekstrim, bahkan dapat memicu perlawanan masyarakat. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh pihak asing yang ingin (situasi di Indonesia) tidak kondusif menjelang pemilu 2024,” tambahnya.
Hanifa pun menyinggung kesan proyek Rempang Eco City yang begitu dipaksakan menjelang pemilu presiden berlangsung.
Kesan Eco City terpaksa menyelesaikan penempatan investasinya sebelum Pilpres 2024. Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi yang berasal dari aktivis jalanan harusnya lebih peka dan peka terhadap jeritan rakyat kecil, dibandingkan lebih berpihak pada pengusaha, terutama membela kepentingan pengusaha asing,” ujarnya.
Dugaan harus segera dilakukan
Hanifa menambahkan, relokasi masyarakat Pulau Rempang yang terpaksa akan menimbulkan dugaan bahwa realisasi anggaran atau investasi dari investor harus segera dilakukan.
Dugaan kami kenapa Rempang Eco City dipaksa agar ada uang yang masuk sebelum pilpres, jumlahnya (kurang lebih) 30 persen atau sekitar 50 triliun, kata Hanifa.
Baca yuk : Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung meredakan polemik, menyenangkan warga
Lebih lanjut, kata Hanifa, jika proyek Rempang Eco City tetap dipaksa selesai sebelum Pilpres, dikhawatirkan akan muncul pandangan masyarakat bahwa proyek tersebut akan digunakan untuk pembiayaan Pemilu 2024.
Jangan sampai kita masyarakat melihat bahwa pemberlakuan paksa Rempang Eco City adalah untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak tertentu jelang Pilpres, tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tidak akan terburu-buru menyelesaikan permasalahan Rempang Eco City.
“Iya kita tidak terburu-buru lah. Pokoknya kalau tahun ini tidak bisa selesai mungkin Januari Februari (2024),” kata Luhut usai ditemui dalam agenda SAFE Forum 2023 di Jakarta, Selasa, 26 September 2023.
Baca yuk : Masyarakat Rempang: Pemerintah Harus Dengar, Kedaulatan di Tangan Rakyat
Ia mengatakan, pemerintah saat ini terus berkomunikasi dengan masyarakat sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak ada pihak yang dirugikan.
Dengan begitu, persoalan relokasi warga di Pulau Rempang bisa diselesaikan dengan menguntungkan kedua belah pihak.(Reko Suroko)
Sumber : VOI edisi 28 September 2023
