Pulau Rempang urung dikosongkan 28 September, pemerintah sibuk sosialisasi relokasi
Ketenangan hidup dilaut terusik kata penggusuran dan relokasi. ( Berita BBC.com )
Rempang. ( Mas Reko )—Tak ada pengosongan Pulau Rempang, 28 September mendatang, tegas Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di Lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/09).
Sebelumnya, Badan Pengusahaan (BP) Batam didirikan bertepatan pada seluruh periode pengosongan Pulau Rempang yang dijadikan kawasan Rempang Eco City, bagian dari proyek strategis nasional.
“Nggak, tidak tidak (tidak terdapat pengosongan). Jadi jangan salah menganggapan Ini kan masih bagian dari proses sosialisasi. Aku telah mengutarakan ini saudara-saudara kita nanti kita hendak mengakhiri tanggalnya,” kata Bahlil di Lingkungan Istana Kepresidenan.
Baca yuk: Penulis dan studio Hollywood mencapai kata sepakat, pemogokan berakhir
Secara terpisah, Kepala BP Batam, Muhammad Rudy, berkata perihal seragam Regu pendataan BP Batam, imbuhnya, masih berfokus pada sosialisasi hak-hak warga yang bakal direlokasi
Seseorang tokoh warga di Pulau Rempang berkata warga yang tinggal di kampung-kampung memiliki masih menolak buat dipindahkan.
“Tenggat waktu 28 September 2023 mendatang bukan batasan akhir. Kami berharap, proses perpindahan masyarakat terselesaikan dengan baik serta lebih kilat Tetapi tidak terdapat paksaan ataupun intimidasi,” imbuhnya.
Keputusan ini timbul menyusul penolakan keras dari masyarakat 16 kampung tua yang terancam tergusur oleh pembangunan Rempang Eco City.
Sebagian warga menolak direlokasi
Penolakan masyarakat pernah menyebabkan bentrokan dengan aparat yang memforsir masuk ke Rempang buat melaksanakan pengukuran pada 7 September kemudian
Insiden tersebut diwarnai pemakaian kekuatan kelewatan dan tembakan gas air mata yang tidak terukur oleh polisi, bagi berdasarkan Komnas HAM.
Arahan Presiden Jokowi soal Rempang
Pada Senin (25/09), Presiden Joko Widodo memanggil beberapa menteri dan pejabat terpaut menjajaki rapat terbatas (ratas) soal Pulau Rempang.
Tidak hanya Menteri Bahlil, muncul pula Menteri Area Hidup serta Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Baca yuk: Pemerintah bersikeras memindahkan warga Pulau Rempang pada 28 September , ternyata …..
Menteri Bahlil menguak kalau dalam ratas tersebut Presiden Jokowi memerintahkan supaya penyelesaian perkara Rempang dicoba secara kekeluargaan.
“Tadi Ayah Presiden dalam arahan rapat awal merupakan buat penyelesaian permasalahan Rempang wajib dicoba secara baik secara betul-betul kekeluargaan. Serta senantiasa mengedepankan hak-hak serta kepentingan warga di dekat di mana posisi itu diadakan,” ucapnya di Lingkungan Istana Kepresidenan, Senin (25/09) sebagaimana dilaporkan detik.com.
Presiden pula menugaskan kementerian-kementerian terpaut buat menuntaskan perkara Rempang secara bersama-sama, imbuhnya.
Bahlil menarangkan kalau dari 17.000 hektare zona di Pulau Rempang, yang hendak dikelola oleh pemerintah cuma dekat 7.000-8.000 hektare. Selebihnya hendak dibiarkan selaku hutan lindung.
serta kami fokus pada 2.300 hektare sesi dini buat pembangunan industri yang telah kami canangkan tersebut buat membangun ekosistem pabrik cermin serta solar panel,” tuturnya.
Bukan digusur, melainkan digeser
Bahlil kembali menegaskan kalau masyarakat Pulau Rempang tidak hendak digusur ataupun direlokasi ke pulau lain, tetapi “digeser” ke posisi lain di pulau yang sama.
Baca yuk: ‘Jawan’ film terbaru Shah Rukh Khan dapat sambutan hangat penggemarnya
Bagi Berdasarkan Bahlil, masyarakat terdampak hendak dipindahkan ke Tanjung Banun. Ia mengklaim telah terdapat 300 kepala keluarga (KK) dari total 900 KK yang bersedia dipindahkan.
BP Batam klaim ratusan keluarga di Rempang setuju pindah
Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengklaim kalau sampai 23 September telah terdapat lebih dari 200 kepala keluarga yang setuju buat dipindahkan ke hunian sedangkan sebaliknya 400 yang lain sudah melaksanakan konsultasi dengan regu satuan tugas Rempang Eco City.
aku mau regu mengutamakan pendekatan humanis. Sekali lagi aku katakan, aku tidak ingin terdapat paksaan ataupun intimidasi terhadap masyarakat aku di Rempang,” kata Rudi, yang pula berprofesi selaku Wali Kota Batam.
Lebih dahulu BP Batam berencana melakukan relokasi terhadap 4 kampung pada bertepatan pada 28 September buat sesi awal pembangunan Rempang Eco City.
Pemerintah mempersiapkan bermacam wujud kompensasi buat masyarakat yang terdampak, tercantum hunian senantiasa berbentuk rumah jenis 45 senilai Rp120 juta dengan luas tanah optimal 500 m persegi berikut sertifikat hak miliknya.
Menteri Bahlil menarangkan dalam proses transisi, warga pula hendak memperoleh duit tunggu sebesar Rp1,2 juta per orang serta duit kontrak rumah sebesar Rp1,2 juta per KK.
Ia mencontohkan, bila dalam satu KK tersebut terdapat 4 orang, hingga mereka hendak memperoleh duit tunggu sebesar Rp4,8 juta serta duit kontrak rumah Rp1,2 juta sehingga totalnya Rp6 juta.
Sebagian warga kukuh tidak ingin pindah
Juru bicara Kekerabatan Warga Adat Tempatan (Keramat), Suardi, berkata grupnya telah mengutarakan ke Wakapolda Kepulauan Riau (Kepri) menimpa resiko keamanan apabila rencana pengosongan dipaksakan pada 28 September mendatang.
Baca yuk: Kenapa dekade selanjutnya Indonesia tidak bisa sekadar jadi kaya
“Alhamdulillah bila Pak Bahlil telah merilis secara formal, “ jelasnya kepada BBC News Indonesia.
Keputusan ini timbul sehabis Bahlil berdialog dengan perwakilan Keramat dan sebagian masyarakat di Rempang minggu kemudian Suardi berkata dalam peluang tersebut mereka menyerahkan kepada warga apakah mereka bersedia “digeser” ke Tanjung Banun ataupun tidak.
Masih terdapat sebagian masyarakat yang kukuh tidak ingin pindah, bagi berdasarkan Suardi.
“Kita berharap terdapat pemecahan terbaik buat ini; gimana seluruhnya berjalan cocok rencana – baik itu rencana pemerintah ataupun rencana warga 2 sisi.”
“Pada intinya, warga Rempang tidak sempat menolak terdapatnya investasi. Mereka cuma menolak kampung-kampung sejarah mereka digusur. Itu saja,” tutur Suardi.
Suardi belum dapat mengonfirmasi statment Menteri Bahlil kalau telah terdapat 300 KK yang melaporkan bersedia digeser. Ia menarangkan terdapat sebagian masyarakat yang mempunyai tanah garapan di atas kampung memiliki bisa jadi merekalah yang telah mendaftar.
hanya yang belum [bersedia digeser] jika aku perhatikan itu merupakan kampung yang memanglah kampung sejarah,” ucapnya
Baca yuk: Ketika APBN dijaminkan utang kereta cepat, maka ketidakadilan sedang terjadi
Beberapa masyarakat Rempang lebih dahulu mengatakan kepada BBC News Indonesia kalau mereka senantiasa menolak buat pindah dari kampung mereka, walaupun saat ini diucap “penggeseran”.
Aliansi Warga Adat Nusantara nyaman sudah menegaskan pemerintah tapi tidak mengklaim persetujuan warga tanpa benar-benar mencermati aspirasi mereka yang terdampak. itu Perilaku berinvestasi bisa memicu kecurigaan serta konflik horizontal.
Bagi Berdasarkan Nyaman klaim-klaim semacam itu sudah kesekian kali jadi taktik kemampuan lahan buat PSN, dengan pola yang sama ditemui dalam pembangunan bendungan Wadas di Jawa Tengah, waduk Lambo di Nusa Tenggara Timur, IKN di Kalimantan Timur, serta lain-lain.( Reko Suroko )
Sumber: Berita BBC
