600 Polisi dikirim ke New Caledonia dalam Operasi Penegakan Hukum Besar

Sebuah jalan dibarikade oleh para perusuh saat mereka memprotes rencana untuk mengizinkan lebih banyak orang ikut serta dalam pemilihan lokal di wilayah yang dikuasai Prancis, yang ditolak oleh pengunjuk rasa adat Kanak, di Noumea, Kaledonia Baru, 15 Mei 2024. Lilou Garrido Navarro Kherachi/via REUTERS

PRANCIS, (Mas Reko) – Upaya pemulihan ketertiban di New Caledonia, setelah beberapa hari terjadi kerusuhan fatal, dilakukan dengan pengiriman 600 polisi Prancis. Mereka membersihkan puluhan barikade yang menghalangi akses ke jalan utama yang menghubungkan bandara dengan ibu kota, Noumea.

Baca juga ; Penyebab Kerusuhan di Kaledonia Baru: Dari Status Kemerdekaan hingga Perebutan Nikel

Menurut Louis Le Franc, komisaris tinggi wilayah tersebut, sekitar 60 barikade yang dipasang oleh para demonstran telah dibongkar, tetapi jalan masih belum bisa dibuka karena puing-puing yang perlu dibersihkan, memakan waktu beberapa hari. Bandara Tontouta telah ditutup karena kerusuhan di wilayah Pasifik Selatan yang dikuasai oleh Prancis.

Protes yang meletus minggu lalu dipicu oleh kemarahan masyarakat adat Kanak terhadap amandemen konstitusi yang diyakini akan mengurangi suara mereka dalam pemilu. Enam orang telah tewas dalam kerusuhan ini, termasuk tiga penduduk asli Kanak dan dua petugas polisi.

Baca juga ; NCW temukan kejanggalan dari Xinyi Glass, investor proyek Rempang Eco City

Lebih dari 600 polisi dikerahkan untuk membersihkan barikade di jalan bandara, termasuk 100 polisi dari unit khusus bersenjata lengkap, kata Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin pada Sabtu malam. Komisaris tinggi Le Franc menyatakan bahwa situasinya lebih tenang pada Sabtu malam, meskipun ada dua kali kebakaran dan penjarahan serta 230 perusuh yang telah ditangkap.

Dominique Fochi, sekretaris jenderal gerakan kemerdekaan utama di wilayah tersebut, menyerukan agar masyarakat tetap tenang namun menuntut penundaan perubahan konstitusi. Presiden Emmanuel Macron menyatakan akan menunda penandatanganan undang-undang tersebut hingga kesepakatan baru antara perwakilan penduduk wilayah tersebut tercapai sebelum akhir Juni.(RS)

Sumber : Sindonews.com