Ahmad Sahroni Minta Audit Penggunaan Dana Rp700 M untuk Pemeliharaan PDN
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni berjalan ke luar ruangan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/3/2024). ANTARA FOTO/Reno Esnir/tom.
Jakarta, (Mas Reko)—Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendorong aparat penegak hukum (APH) termasuk KPK untuk memeriksa penggunaan anggaran pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN) dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Baca juga : Kominfo: Indikasi TPPO dalam Kasus Judi Online
Dia menyoroti anggaran sebesar Rp700 miliar yang seharusnya membuat PDN aman dari peretasan ransomware.
“Patut diduga ada indikasi penyimpangan, ada pihak-pihak yang tidak kompeten di PDN. Oleh karena itu, saya kira lembaga penegak hukum seperti Polri, KPK, dan Kejagung harus menyelidiki dugaan tersebut,” kata Sahroni dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (30/6/2024).
Anggota Komisi III Fraksi Nasdem dari Dapil Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu) itu mengaku heran dengan kinerja pihak terkait yang tidak mampu mengamankan PDN dari peretasan brain chiper ransomware jenis lockbit 3.0. Menurutnya, anggaran sebesar itu seharusnya memberikan keamanan yang memadai.
“Dengan dana sebesar itu, mengapa proteksi sibernya bisa mudah dibobol dan tidak bisa dipulihkan? Ini tidak masuk akal, jadi apa yang mereka lakukan selama ini dengan dana sebesar itu?” tanya Sahroni.
Baca juga : WN China ditangkap di Abu Dhabi tipu 800 WNI
Sahroni meminta agar pejabat di lembaga terkait meningkatkan pengamanan PDN dan memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali.
“Kita tidak boleh lemah seperti ini, data pusat dibobol dengan mudah. Ini sangat fatal dan memalukan,” ujarnya.
Sahroni juga menekankan bahwa harus ada pihak yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hingga Telkomsigma yang berkaitan dengan Pusat Data Nasional harus mencari solusi dan tidak menghindar dengan berbagai alasan.
“Harus ada yang bertanggung jawab atas insiden ini. Jangan hanya mengelak dengan seribu alasan tanpa ada perbaikan,” ujarnya.
Baca juga : Hasto PDIP Dipanggil Polda Metro Jaya Besok
Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa anggaran belanja Kominfo hingga Mei 2024 mencapai Rp4,9 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp700 miliar dialokasikan untuk pemeliharaan Pusat Data Nasional (PDN). (RS)
Sumber: Tirto.id
