Judi Online Dampaknya Lebih Buruk Dibandingkan Era Ali Sadikin
Ilustrasi judi online. (Envato/maksimovata
JAKARTA, (Mas Reko) – Dampak judi online pada masyarakat saat ini dianggap lebih merusak dibandingkan era Ali Sadikin saat menjabat Gubernur Jakarta dari 1966 hingga 1977, di mana judi dilegalkan.
Baca juga : Kominfo: Indikasi TPPO dalam Kasus Judi Online
Menurut Piter Abdullah Redjalam, Direktur Riset Center of Reform on Economic (Core), dampak judi online lebih parah daripada masa ketika rumah judi dan kasino diizinkan beroperasi di Indonesia.
Pada masa Ali Sadikin, meskipun kontroversial, kebijakan ini mencerminkan keterbukaan yang memungkinkan pengawasan lebih efektif oleh pemerintah. Dengan adanya izin resmi, pemerintah lebih mudah mengatur dan mengawasi aktivitas judi.
Baca juga :Pria Asal Ciamis Mutilasi Istri karena Utang Rp 100 Juta
Namun, Piter juga mengakui bahwa jika pemerintah saat ini mencoba melegalkan perjudian, akan muncul protes luas dari masyarakat, terutama karena praktik judi dianggap dosa dan melanggar aturan agama.
“Hal ini bisa diartikan sebagai penghalalan judi, padahal tidak. Ini lebih mirip dengan pengaturan praktik dosa lain yang tetap terjadi, seperti prostitusi, untuk menertibkan dan mencegah dampak lebih buruk,” jelasnya.
Peemerintah Harus Transparan
Piter menambahkan bahwa meskipun kebijakan ala Ali Sadikin sulit diterapkan, setidaknya pemerintah harus transparan dalam upaya pemberantasan judi online, termasuk jika ada elite yang terlibat atau melindungi praktik ini.
Baca Juga : Stok Bulog berkurang, harga beras melambung
Pemerintah didesak untuk mengambil langkah-langkah luar biasa dalam menangani judi online yang semakin merajalela dan merugikan masyarakat. Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik, menyarankan agar Indonesia meniru Malaysia dengan menyediakan lokasi khusus untuk judi, seperti Genting Highland.
Butuh Kebijakan Yang Luar Biasa
Trubus menekankan bahwa tindakan luar biasa diperlukan karena banyaknya korban akibat judi online. Meskipun akan ada kontra dari masyarakat, terutama organisasi keagamaan, pemikiran yang lebih terbuka dibutuhkan untuk menangani masalah ini, termasuk menyediakan lokasi khusus untuk judi.
Selain itu, tempat lokalisasi judi bisa memberikan pemasukan pajak bagi pemerintah, yang lebih bermanfaat dibandingkan kebijakan seperti Tapera atau PPH 21.
Baca Juga : Hong Kong banjir, merendam jalan-jalan serta stasiun
“Buat saja tempat-tempat judi di pulau-pulau kosong, sehingga orang yang ingin berjudi bisa melakukannya di sana,” tambahnya.
Pemerintah juga bisa belajar dari kebijakan Ali Sadikin yang berhasil mengatasi masalah perjudian pada era 1966-1977 dan mendukung pembangunan Jakarta, seperti kawasan Semanggi.
Trubus menyatakan bahwa kinerja satgas judi online bisa lebih efektif jika disertai dengan kebijakan luar biasa dari pemerintah, termasuk menyediakan lokasi khusus untuk judi dengan aturan ketat, seperti di Malaysia, hanya warga Malaysia non-Muslim dan asing berusia 21 tahun ke atas yang dapat mengakses kasino di Genting.(RS)
Sumber : VOI
