Klaim Ekonomi RI Membaik, Pabrik Tutup dan PHK Meluas
Foto: Kota Jakarta, Bundaran HI (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Jakarta, (Mas Reko) — Pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan sejumlah pabrik terjadi di tengah klaim pemerintah bahwa kondisi ekonomi Indonesia cukup baik, dengan pertumbuhan 5,11% pada kuartal I-2024.
Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) melaporkan bahwa sejak Januari hingga Mei 2024, sebanyak 10.800 pekerja pabrik tekstil di Indonesia telah terkena PHK.
Baca juga :
PHK ini terjadi karena pabrik tempat mereka bekerja memutuskan untuk menghentikan operasional setelah tidak mampu bertahan dan telah melakukan pemangkasan tenaga kerja secara bertahap sejak tahun sebelumnya.
Data PHK yang merebak
Data KSPN menunjukkan bahwa pada periode Januari-Mei 2024, sebanyak 10.800 pekerja terkena PHK. Beberapa pabrik yang tutup di antaranya adalah PT Sai Apparel di Semarang dengan 8.000 pekerja, PT Sinar Panca Jaya di Semarang yang melakukan efisiensi hingga mem-PHK 400 pekerja, PT Pulomas di Bandung yang melakukan efisiensi dengan mem-PHK 100 pekerja, PT Alenatex di Bandung yang tutup dengan mem-PHK 700 pekerja, dan PT Kusuma Group yang tutup dengan mem-PHK 1.600 pekerja.
Presiden Joko Widodo mengklaim bahwa ekonomi Indonesia sangat kuat dengan pertumbuhan yang tinggi, bahkan termasuk dalam tiga besar negara G20 dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Ia menyatakan bahwa di tengah krisis global dan ketidakpastian ekonomi, perekonomian Indonesia tetap kokoh.
Meskipun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui bahwa kondisi ekonomi yang baik tersebut belum cukup untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Ia menyebutkan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Indonesia membutuhkan investasi besar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa investasi domestik masih rendah, sedangkan investasi asing (FDI) sangat tinggi. Ia juga menekankan pentingnya perbaikan iklim investasi dan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan program-program lainnya. Selain itu, perbaikan produktivitas melalui penguatan infrastruktur, regulasi, dan efisiensi birokrasi juga diperlukan.
Baca juga : Kegelisahan generasi millenial di bursa kerja Tiongkok
Sri Mulyani menambahkan bahwa penguatan infrastruktur digital dan peningkatan penelitian dan pengembangan harus didorong untuk meningkatkan inovasi. Berbagai infrastruktur telah dibangun untuk mendukung hal ini.(RS)
Sumber: CNBC Indonesia
