Memandang konflik Rempang melalui kacamata media asing. Bagaimana?
Warga Rempang Batam menolak keras PSN. (Arsip Istimewa/ CNN Indonesia)
Jakarta, (Mas Reko) – Konflik yang terjadi antara masyarakat Pulau Rempang dengan pemerintah pula turut jadi sorotan dunia. Terdapat sebagian kantor kabar besar yang mulai membedah kenapa konflik di pulau itu kesimpulannya terjadi
Kacamata “Time”
Majalah yang berbasis di New York, Amerika Serikat (AS), Time, mengabarkan kalau masyarakat Rempang dikala ini lagi berupaya buat menolak masuknya investasi pembuatan pabrik yang dicoba pihak produsen pasir kuarsa asal Cina Xinyi Group. Mereka menyebut atas pembangunan itu, 7.500 masyarakat terancam direlokasi.
Baca yuk : Yudo Margono Memohon Maaf Soal Kata ‘Piting’ Masyarakat Rempang: Aku Orang Ndeso
“Konfrontasi ini menyoroti meningkatnya ketegangan antara pihak berwenang serta warga lokal di segala Indonesia terpaut beberapa proyek infrastruktur, banyak di antara lain didanai oleh industri Cina yang mengecam hendak menggusur warga adat,” tulis media itu pada Rabu (13/9/2023).
Di Timur Tengah, media asal Qatar Angkatan laut (AL) Jazeera pula membedah kenapa masyarakat Rempang menolak investasi yang bernilai sampai ratusan triliun itu. Angkatan laut (AL) Jazeera berkata pabrik itu dibentuk di pusat perekonomian yang dijuluki Rempang Eco-City.
Rempang Eco-City dipaparkan ialah proyek gabungan antara Otoritas Zona Leluasa Indonesia (BP Batam) serta industri lokal, PT Makmur Elok Graha (MEG). MEG diucap sudah bekerja sama dengan pihak Xinyi Group.
Tetapi proyek ini membuat masyarakat yang tinggal di perkampungan tua tradisional Melayu Rempang wajib direlokasi. Ini juga ditolak masyarakat sebab nilai historis warga Melayu yang sudah mendiami pulau itu apalagi saat sebelum Indonesia merdeka.
Baca yuk : Konflik Pulau Rempang Kian Memanas, Komisi III DPR RI Hendak Undang Pengusaha
“Situasi di Rempang merupakan bagian dari aplikasi universal yang memandang penduduk lokal selaku penghambat pembangunan. Ini merupakan metode yang secara struktural penuh kekerasan dalam mengelola masyarakat,” pungkas dosen riset politik serta keamanan di Murdoch University di Perth, Ian Murdoch.
Yusuf Ishak Institute Fulorum
Sedangkan itu, platform publikasi analisis kepunyaan think tank ISEAS-Yusof Ishak Institute, Fulcrum, menuliskan kalau terdapat ketidakpastian hukum atas tanah yang memunculkan konflik agraria ini. Statment Menteri ATR Hadi Tjahjanto serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, serta Keamanan Mahfud MD dilansir
“Pergeseran pemakaian lahan di Pulau Rempang mencerminkan ketidakpastian peraturan menimpa pemakaian lahan di Indonesia secara universal Menteri Agraria serta Tata Ruang Hadi Tjahjanto berkata tanah yang dihuni masyarakat tidak mempunyai sertifikat kepemilikan,” tulis postingan bertajuk ‘Mengapa. Proyek Nasional Rempang Eco-City Batam Jadi Kontroversi’. itu.
“Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, serta Keamanan Mahfud MD melaporkan peristiwa di Rempang yang terjalin belum lama ini diakibatkan oleh keputusan pemerintah wilayah serta pemerintah pusat, dalam perihal ini Departemen Area Hidup serta Kehutanan, yang mengganti status fungsional tanah. Ketidakpastian peraturan ini memunculkan konflik antara warga serta pemerintah,” tambahnya.
Lebih dahulu Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat suara menimpa konflik di Pulau Rempang. Minggu kemudian dia langsung turun tangan memohon bawahannya menuntaskan perihal ini.
Perihal ini diungkapkan dalam kegiatan Infrastructure Forum di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka. Jokowi menceritakan dia telah menelpon langsung Kapolri Listyo Sigit Prabowo menanyakan terpaut konflik ini.
Baca yuk : Waspada, Investasi Cina Rp175 Triliun di Rempang bisa jadi melayang
Baginya perihal ini cuma permasalahan komunikasi, terpaut ubah rugi lahan. Tidak hanya itu bagi berdasarkan Jokowi terpaut lahan memanglah sering jadi kasus dalam pembangunan infrastruktur.
Permasalahan komunikasi semata, kata Jokowi
“Saya sampaikan urusan di Rempang, tadi malam tengah malam aku telpon Kapolri, ini cuma salah komunikasi di dasar salah mengkomunikasikan saja. Ingin diberi ubah rugi diberi lahan rumah tetapi bisa jadi lokasinya belum pas itu wajib dituntaskan Masa urusan gitu sampe presiden,” kata Jokowi.
“Dan bila terdapat yang tidak sanggup dituntaskan lekas di sampaikan dilaporkan. Dirjen terpaut Menteri terpaut jangan jika ditanya siap pak, gimana beres pak? beres beres. nyaman pak? nyaman nyaman Nanti terakhir, belum berakhir pak, tidak dapat berakhir Pak,” tambahnya.
“Biasanya jika kita terdapat permasalahan dengan Menteri, Kapolri, Panglima rapatkan ketemu berakhir permasalahan Ketemu solusinya tiap permasalahan serta aku optimis PSN-PSN yang terdapat dapat dituntaskan sebab ayah bunda seluruhnya pula telah terlatih kalau menuntaskan permasalahan yang terdapat pula ini tinggal meneruskan saja dari yang belum selesai,” tegasnya lagi.(Reko Suroko)
Sumber : CNBC Indonesia
