Menteri Investasi Bahlil berjanji ‘akan. memenuhi hak-hak masyarakat’. Benarkah?

Masyarakat Melayu menggelar unjuk rasa peduli Melayu Rempang dan Galang di Kota Dumai, Riau, Senin (18/09)(Foto: ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid)

Batam, (Mas Reko)–Kelompok warga adat di Pulau Rempang, Kekerabatan Warga Adat Tempatan (Keramat), melaporkan hendak bermusyawarah dengan semua masyarakat usai berjumpa dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, yang berjanji “akan penuhi hak-hak masyarakat”.

Juru bicara Keramat, Suardi, berkata masyarakat diberi waktu 24 jam buat memastikannya.

Janji Menteri Investasi

Menteri Investasi sekalian Kepala Tubuh Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, melakukan dua kali pertemuan dengan masyarakat yang terdampak penggusuran pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Rempang, ialah pada pada Ahad (17/09) malam serta Senin (18/09) siang.

Baca yuk : Konflik Pulau Rempang Kian Memanas, Komisi III DPR RI Hendak Undang Pengusaha

Bahlil mengaku sudah mendengar aspirasi masyarakat supaya mereka tidak direlokasi ke luar Pulau Rempang.

Lebih dahulu warga terdampak penggusuran rencananya hendak direlokasi ke Pulau Galang. Bahlil berjanji hendak membicarakan usulan tersebut di tingkatan pemerintah pusat sembari menunggu keputusan Presiden Joko Widodo.

“Kalau memanglah ini kita jalani untuk kebaikan, serta kita masih dalam perkampungan di Rempang, sepanjang tidak mengusik masterplan yang terdapat saat ini hingga kita hendak bahas bersama-sama,” kata Bahlil di depan masyarakat

Baginya pemerintah hendak mengutamakan pembangunan industri di kawasan seluas dekat 2.000 hektare dari total zona yang boleh digarap di Pulau Rempang, ialah seluas 7.000-8.000 hektare.

Itu berarti terdapat 4 kampung yang hendak terdampak di zona seluas 2.000 hektare tersebut, ialah Pasir Panjang, Sembulang Tanjung, Sembulang Hulu, serta Blongkeng.

“Kita putuskan tadi malam, tidak seluruhnya dahulu jadi prioritas. Kita prioritaskan dahulu buat industri yang terdapat sebesar 2.300 hektare,” papar Bahlil.

Industri yang diartikan merupakan Xinyi Group asal Cina yang berminat membangun pabrik cermin dengan nilai investasi senilai US$11,5 miliyar ataupun setara Rp174 triliun hingga tahun 2080.

Baca yuk : Para pedagang di Tanah Abang berkeluh kalah bersaing dengan TikTok

“Jadi yang kita setujui itu merupakan jangan seluruhnya dicoba relokasi dahulu Jangan seluruhnya Jadi kita melaksanakan pergeseran,” sambungnya.

Janjikan ‘pendekatan. yang baik’.

Bahlil pula menjanjikan kalau pembangunan Pulau Rempang “tidak hendak mengusik makam-makam leluhur warga”.

Kawasan makam, kata Bahlil, hendak dipagari sehingga masyarakat senantiasa dapat berziarah.

“Nanti ini hendak dipagar, terbuat gapura, supaya bisa aman buat ziarah. Aku buat kesimpulan, kita buat semacam museum buat menampilkan bukti diri perkampungan,” ucapnya

Dalam kunjungannya ke Pulau Rempang yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Riau itu, Bahlil pula berkata kalau penindakan warga di lapangan “harus dicoba dengan cara-cara yang tidak memakai kekerasan”.

Baca yuk : Ancaman bagi UMKM, Anggota DPR-RI : TikTok Sangat Berbahaya…

Lebih dahulu aksi penolakan masyarakat atas pembangunan PSN ini pada 7 serta 11 September 2023 berujung ricuh serta diwarnai tembakan gas air mata.

“Proses penindakan Rempang wajib dicoba dengan cara-cara yang soft (halus), yang baik. Serta senantiasa kita memberikan penghargaan kepada warga yang memanglah telah secara turun-temurun terletak di sana.”

“Kita wajib berbicara dengan baik, sebagaimana seperti lah. Kita ini kan sama-sama orang kampung. Jadi kita wajib bicarakan,” ucap Bahlil usai menggelar rapat koordinasi.

Dijanjikan sertifikat hak kepunyaan rumah

Menteri Agraria serta Tata Ruang/Kepala Tubuh Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto berkata warga dari 16 kampung tua yang terdampak penggusuran hendak diberikan sertifikat hak kepunyaan di tempat relokasi.

“Kami pula telah sampaikan kalau sertifikat itu supaya disamakan dengan sertifikat 37 kampung tua yang telah diserahkan, itu merupakan dengan status SHM yang tidak boleh dijual, wajib dipunyai oleh warga yang terdampak tersebut,” kata Hadi.

Lebih jauh, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berkata pemerintah hendak mempersiapkan hunian baru buat 700 keluarga terdampak dari pembangunan PSN sesi awal

Tetapi rumah tersebut baru hendak berakhir dibentuk 6 sampai 7 bulan mendatang.

Baca yuk : Rempang dulu damai dan tenang, sekarang mencekam

Tiap keluarga hendak memperoleh tanah seluas 500 m persegi dengan rumah jenis 45 senilai Rp120 juta.

Sebaliknya sepanjang masa transisi, warga hendak diberi duit tunggu sebesar Rp1,2 juta per orang serta bayaran sewa rumah Rp1,2 juta.

“Termasuk pula dengan tanam berkembang keramba ikan, serta sampan di laut. Seluruh ini hendak dihargai secara sepadan cocok dengan mekanisme serta bawah perhitungannya,” katanya.

“Jadi yakinlah kalau kita pemerintah pula memiliki hati,” sambung Bahlil.

Masyarakat meminta waktu musyawarah 1×24 jam

Pasca-pertemuan tersebut, Juru bicara Keramat, Suardi mengaku belum dapat memastikan sikap serta akan bermusyawarah lebih lanjut.

Baginya warga mempunyai waktu sepanjang 24 jam buat mengutarakan perilaku mereka kepada pemerintah.

“Pada dasarnya warga menerima investasi, tetapi warga menolak relokasi,” tegas Suardi kepada BBC News Indonesia.

“Ini yang butuh dibicarakan dengan warga kami dari Keramat tidak dapat membuat keputusan sendiri,” lanjutnya.

Pemerintah, sebut Suardi, “telah mulai menjalakan komunikasi secara intens” dengan warga

Tetapi warga masih butuh memikirkan “plus serta minus” menimpa akibatnya terhadap warga

Suardi pula berkata dalam pertemuan tersebut tidak dibahas menimpa tenggat waktu yang lebih dahulu diberikan kepada warga buat angkat kaki dari Pulau Rempang pada 28 September 2023.

Baca yuk : PBB merevisi angka kematian Libya yang besar

Lebih dahulu penolakan warga buat direlokasi menimbulkan suasana keadaan di Pulau Rempang memanas.

Bentrokan antara masyarakat dengan polisi pernah terjalin pada 7 September 2023, sebab aparat serta petugas dari BP Batam hendak melaksanakan pengukuran di 16 kampung tua.

Masyarakat pula mengaku merasa terintimidasi dengan kedatangan aparat di pulau itu, sampai tidak berani mencari nafkah.

Pengembangan Pulau Rempang diresmikan selaku proyek strategis nasional pada akhir Agustus kemudian

Dengan luas menggapai 17.000 hektare, Pulau Rempang rencananya hendak dibentuk jadi kawasan yang mencakup zona industri, perdagangan, hunian, serta pariwisata yang terintegrasi. (Reko Suroko)

Sumber : BBC News.com