Ulah Bapanas- Bulog, Rakyat yang Kena Getahnya
Saat ini, sekitar 490 ribu ton beras impor Bulog tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, yang berpotensi menimbulkan biaya demurrage sekitar Rp350 miliar.
Ilustrasi kenaikan HET Beras Premium membenani masyarakat. (Foto: Tim Desain Inilah.com)
Jakarta, (Mas Reko)–Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai bahwa ketidaksesuaian kebijakan antara Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog terkait impor beras berdampak negatif pada masyarakat.
Baca juga : Demurrage Beras Bulog Dianggap Ngawur
Menurutnya, kebijakan yang tidak sinkron ini menyebabkan harga beras meningkat dalam beberapa hari terakhir, padahal stok beras Bulog sangat penting sebagai acuan harga bagi produsen.
Nailul menjelaskan bahwa tidak menutup kemungkinan harga eceran tertinggi (HET) beras akan naik, mengingat fluktuasi dan tren penurunan harga beras yang terjadi belakangan ini. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap harga beras karena sifatnya yang mudah berubah.
Saat ini, sekitar 490 ribu ton beras impor Bulog tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, yang berpotensi menimbulkan biaya demurrage sekitar Rp350 miliar.
Baca juga : Stok Bulog berkurang, harga beras melambung
Potensi denda ini muncul karena perubahan kebijakan Bapanas yang mengharuskan penggunaan kontainer untuk impor beras, berlawanan dengan kebijakan sebelumnya yang menggunakan kapal besar.
Sebagian beras impor di Tanjung Priok sudah berhasil dikeluarkan dengan bantuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Namun, denda yang harus dibayar Bulog diperkirakan akan berdampak pada harga eceran beras, memaksa pemerintah untuk memberikan subsidi tambahan kepada Bulog. Hingga Rabu (12/6/2024), masih ada sekitar 200 kontainer beras tertahan di Tanjung Priok dan 1.000 kontainer di Tanjung Perak, Surabaya.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengarahkan untuk mengonfirmasi masalah ini ke Bulog, sementara Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengakui adanya impor beras sebesar 490 ribu ton sejak awal tahun hingga Mei 2024.
Baca juga : Judi Online Dampaknya Lebih Buruk Dibandingkan Era Ali Sadikin
Bayu menjelaskan bahwa proses pembongkaran sempat tertunda pada periode Januari-Maret, tetapi tidak memberikan rincian biaya demurrage yang dikeluarkan. Ia menegaskan bahwa biaya demurrage tidak akan memengaruhi HET.
Namun, klaim ini dibantah oleh anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina, yang menegaskan bahwa HET bisa terdampak oleh biaya demurrage yang membengkak akibat impor beras. Nevi mengingatkan pentingnya menahan harga beras, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha 2024, agar masyarakat tidak terbebani oleh kenaikan harga beras. (RS)
Sumber : Inilah.com
