Waspada, jeratan Kereta Cepat Jakarta -Bandung bikin sengsara

Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Halim. TEMPO/Tony Hartawan

Jakarta, (Mas Reko)—Media BBC News edisi Indonesia menurunkan artikel dengan judul : Kapan kereta cepat Jakarta-Bandung ‘Whoosh’ balik modal? Media ini mengkritisi dengan mempertanyakan soal balik modal dari pengoperasian kereta cepat ini.

Dari berbagai hasil wawancara dengan lembaga CELIOS dan media yang bermarkas di London,Inggris ini menyimpulkan bahwa investasi yang ditanam akan balik modal 40 tahun, dengan catatan harga tiket kereta Rp 250.000 s.d Rp 300.000. Itu masih harus dengan jumlah penumpang 30.000 per hari, itu baru kembali modal.

Baca yuk: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung meredakan polemik, menyenangkan warga

Pengamat ekonomi dari CELIOS memperingatkan bahwa proyek kereta cepat bisa lebih lama balik modal dari perkiraan, berpotensi membebani keuangan negara.

Khawatir bergantung pada China

Peneliti dari Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Muhammad Zulfikar Rahmat skeptis kalau target penumpang 30.000 per hari bisa tercapai.

Pasalnya, menurut beberapa data, rata-rata orang bepergian Jakarta-Bandung untuk keperluan liburan atau perjalanan bisnis yang tidak perlu cepat-cepat. Untuk itu tersedia alternatif yang lebih murah yaitu KA Argo Parahyangan.

“Jadi untuk orang merasa ‘Ah, saya naik kereta cepat Jakarta-Bandung supaya lebih cepat’ saya rasa itu bukan pilihan karena biasanya orang ke Bandung memang karena ada business trip, karena liburan yang mana mereka tidak perlu ke sana buru-buru,” kata Zulfikar.

Baca yuk: Ketika APBN dijaminkan utang kereta cepat, maka ketidakadilan sedang terjadi

Jika target penumpang tersebut tidak tercapai maka balik modal proyek akan lebih lama; belum lagi biaya perawatan yang tidak sedikit. Ujung-ujungnya bisa jadi APBN yang harus menanggung pembengkakan biaya, tambahnya nya.

Biaya bengkak

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini mulanya diperkirakan menelan biaya Rp86,67 triliun. Tapi belakangan terjadi pembengkakan atau cost overrun (kelebihan biaya) hingga sekitar US$7,27 miliar, setara Rp112 triliun.

Komposisi pembiayaan proyek ini adalah 75% berasal dari pinjaman melalui China Development Bank (CDB) dan sisanya merupakan setoran modal dari konsorsium dua negara yaitu Indonesia-China.

Pembagiannya, konsorsium BUMN Indonesia menyumbang 60% dan 40% berasal dari konsorsium China.

Total pinjaman Indonesia ke China Development Bank (CDB) mencapai Rp8,3 triliun. Utang itu akan dipakai untuk pembiayaan pembengkakan biaya kereta cepat. Bunga yang ditawarkan oleh China adalah 3,4% per tahun dengan tenor selama 30 tahun.

Baca yuk:Kereta cepat Jakarta-Bandung Tak seindah cerita para artis, kebun masyarakat rusak akibat proyek itu

Proyek ini juga telah mendapat suntikan APBN dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp7,3 triliun.

Indonesia bakal kesulitan

Para pengamat ekonomi menilai Indonesia bakal kesulitan membayar utang tersebut, karena prospek bisnis pengoperasian kereta cepat belum tentu menguntungkan, sehingga akhirnya mengandalkan APBN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengatakan penjaminan APBN bisa dilakukan. Itu tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 dan juga dalam aturan pelaksananya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89 Tahun 2023.

Dalam perpres itu disebutkan jika terjadi pembengkakan biaya, pembiayaan dari APBN bisa berupa penyertaan modal negara dan/atau penjaminan kewajiban pimpinan konsorsium BUMN, dalam hal ini PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).

Baca yuk: Pemukiman padat penduduk di Pasar Kliwon Solo terbakar, diduga ludeskan 12 rumah warga

Banyak yang khawatir kalau sampai Indonesia gagal membayar utang, pengelolaan kereta cepat diambil alih sepenuhnya oleh China — hal yang sering dijabarkan sebagai “jebakan utang”.

Sudah ada contoh

Situasi seperti itu terjadi di Sri Lanka. Pelabuhan internasional Hambantota yang terletak di sepanjang pantai selatan pulau Samudra Hindia itu diambil alih oleh China sebagai imbalan atas utang yang diberikan sebesar US$ 1,1 miliar.

Sesuai kesepakatan, perusahaan Tiongkok memiliki 85% saham dari pelabuhan dan berhak mengantongi sewa dari pelabuhan itu selama 99 tahun.

Sebagai peneliti hubungan Indonesia-China, Zulfikar menilai Indonesia masih jauh dari terkena “jebakan utang” China. Namun, utang yang besar dan panjang kepada China dikhawatirkan dapat melemahkan posisi Indonesia di hadapan negara adidaya itu.

Baca yuk: Drama Dibalik Kebakaran Di Seberang Mal Gancit

“Dan itu sudah terbukti hari ini. Ketika misalnya China agresif di Laut China Selatan, kita enggak bisa ngomong apa-apa. China bawa pekerjanya masuk banyak, walaupun pemerintah bilangnya di level manajerial, tetapi realitanya di level rendah juga masih. Kemudian masalah Uyghur di Xinjiang juga kita enggak berani mengkritik China,” Zulfikar menjelaskan.

Pelayanan kepada masyarakat

Saat memberikan keterangan kepada awak media usai peluncuran KCJB di Stasiun Padalarang, Bandung, Senin (02/10), Presiden Jokowi mengatakan bahwa yang terpenting dari pembangunan kereta cepat sebetulnya adalah pelayanan ke masyarakat, bukan persoalan untung dan rugi. Dia menyebut sudah menjadi tugas pemerintah untuk memberikan layanan ke masyarakat.

“Yang paling penting rakyat dilayani dengan baik, rakyat dilayani dengan cepat, karena fungsi transportasi massal itu di situ, bukan untung dan rugi,” kata Jokowi kepada wartawan. (Reko Suroko)

 

Sumber : BBC News Indonesia.